HSU – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mendengarkan aspirasi warga Desa Pasar Senen dan Mawar Sari pada kegiatan reses atau penyerapan aspirasi yang di gelar serentak oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Kalsel pada 2 hingga 9 November mendatang.
Supian HK menjelaskan, ia beserta staff direncanakan akan melaksanakan reses di Kabupaten HSU dan Tabalong. Hingga berita ini diturunkan, ketua dewan telah menyelesaikan reses di enam desa di Kabupaten HSU.
Ia mengatakan, akhir pekan lalu di Desa Pasar Senen, warga kembali mengusulkan proyek jalan yang sudah direalisasikan pada tahun 2023 dapat dilanjutkan kembali di tahun 2024 mendatang, agar mobilisasi warga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan menjual hasil kebunnya dapat lancar dan nyaman, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga setempat.
“Tadi warga banyak meminta jalan yang dari Desa Mawar Sari menuju Pinang Kara dan juga jalan dari Desa Pasar Senen menuju Muara Tapus yang sudah terealisasi di tahun 2023 bisa dilanjutkan kembali di tahun 2024 yang akan datang. Kita akan perjuangan di tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Apabila nantinya jalan yang di minta masyarakat tersebut kembali terealisasi di tahun 2024, pihaknya berharap warga dapat menghibahkan sebagian lahannya untuk dijadikan jalan ke pemerintah demi kepentingan masyarakat banyak, agar tidak ada masalah sewaktu pengerjaan berlangsung.
“Tadi saya meminta ke masyarakat apabila jalan ini kembali dikerjakan di tahun 2024 mendatang, tanah warga yang terkena jalur pengerjaan jalan agar dihibahkan sebagian demi kepentingan masyarakat banyak, dan warga telah setuju terkait itu semua,” ungkap politisi senior Partai Golkar tersebut.
Selain itu, warga Desa Pasar Senen dan Mawar Sari juga meminta kepada ketua DPRD periode 2019-2024 tersebut untuk terus aktif melaksanakan kegiatan normalisasi sungai di daerahnya untuk menghindari banjir apabila debit air meningkat.
Hal ini langsung direspons Ketua DPRD Kalsel dengan berjanji akan terus memperjuangkan normalisasi sungai dan kanal-kanal yang buntu ke pemerintah provinsi di tahun anggaran 2024 mendatang. rds
