JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin meminta dukungan lebih luas dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalsel.
Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalsel akan dikonsolidasikan untuk terlibat dalam gerakan pemadaman Karhutla secara serentak.
Hal itu disampaikan Gubernur H Muhidin saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI di Jakarta, Rabu (23/9) siang.
Dalam rapat itu, H Muhidin memaparkan kondisi terkini penanganan Karhutla, termasuk kawasan ring 1 di sekitar bandara Syamsuddin Noor yang hingga kini masih menjadi perhatian. Menurutnya, petugas terus melakukan penjagaan setiap hari untuk mengantisipasi munculnya api baru.
Kondisi cukup serius juga terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. Menurut Gubernur H Muhidin, kebakaran di kawasan tersebut sempat membesar hingga penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi.
Pemerintah kemudian mengerahkan ekskavator untuk mengamankan kawasan sekitar rumah sakit dan membuka akses guna mencegah api mendekat.
“Yang di Sambang Lihum itu kemarin kebakarannya cukup besar. Penghuni kamar kita evakuasi, kemudian kita turunkan ekskavator untuk mengamankan sekitar rumah sakit,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Kalsel bersama Forkopimda, petugas lapangan dan relawan terus melakukan pemadaman, namun dukungan perusahaan sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan personel, peralatan dan kemampuan operasional di lapangan.
H Muhidin menyebut sejumlah perusahaan, seperti Jhonlin dan Antang Gunung Meratus, telah memberikan dukungan dalam penanganan Karhutla. Beliau mengapresiasi kontribusi tersebut dan mengajak perusahaan lainnya untuk ikut mengambil bagian.
“Alhamdulillah, atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini, konsolidasi antara pemerintah daerah bersama lebih dari 300 perusahaan ini semoga dapat mempercepat penanganan Karhutla yang Insyaallah kita akan lakukan secara serentak nantinya” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
Upaya tersebut akan dilakukan secara serentak dengan melibatkan seluruh kekuatan yang tersedia, baik dari pemerintah maupun dunia usaha.
“Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur-unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Hanif usai rapat.
Hanif menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Menurutnya, melalui Inpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mendapat mandat untuk melakukan penanganan dan penanggulangan Karhutla di kawasan swasembada pangan, energi dan air.
Khusus di Kalsel, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penanganan Karhutla selama sekitar 1,5 bulan terakhir, terutama di wilayah Ring 1 atau kawasan utama Karhutla di Banjarbaru yang didominasi lahan gambut.
“Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal di dalam rangka penanggulangan karhutla,” ujar Hanif.
Wamenko menyebut, sepanjang Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkanhampir 3.500 personel setiap hari, didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat untuk menangani Karhutla di kawasan tersebut.
Namun, kondisi kemarau panjang membuat penanganan di lapangan menghadapi tantangan. Pemerintah pun menyiapkan berbagai metode untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api kembali muncul.
“Namun ternyata kering yang cukup panjang tidak memudahkan (karhutla) untuk ditanggulangi. Sehingga segala macam metodologi kita tempuh untuk kita lakukan,” katanya.
Untuk langkah jangka pendek, Hanif menegaskan pentingnya pengerahan seluruh kekuatan secara bersamaan. Pemadaman akan dilakukan terhadap setiap titik api yang muncul agar tidak berkembang dan menjalar ke kawasan lainnya.
“Kita merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” ujar Hanif.
Dalam dialog bersama perwakilan perusahaan, pemerintah juga menjelaskan pola pengerahan serta kebutuhan dukungan di lapangan. Keterlibatan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat personel, pompa air, alat berat dan dukungan operasional lainnya sesuai kemampuan masing-masing perusahaan.
Melalui konsolidasi antara pemerintah dan dunia usaha, penanganan Karhutla di Kalsel diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar titik api tidak kembali muncul di kawasan yang telah ditangani.
Turut hadir dalam rapat tersebut Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Hanifah Dwi Nirwana, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. adp/ani
