BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring/pemantauan langsung ketersediaan minyak goreng di beberapa ritel yang terdiri dari toko modern, toko tradisional, pasar modern dan pasar tradisional di wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.
Monitoring antara lain di toko modern sebanyak 17 tempat, pasar modern 5 tempat, toko tradisional 6 tempat dan pasar tradisional 2 tempat.Dari 30 titik pengawasan yang dipantau Ombudsman, sebagian besar atau lebih dari 23 titik masih terjadi kelangkaan atau kekosongan persediaan dan kondisi ini terjadi lebih dari seminggu terakhir.
Bahkan untuk toko-toko modern yang ditinjau, pada saat pasokan minyak goreng datang dalam waktu cepat terjual habis dibeli oleh masyarakat. Selain itu, hasil pantauan tim di sejumlah pasar tradisional ada pedagang yang menjual dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yakni berkisar Rp.15-16 ribu.
Temuan lainnya, berdasarkan informasi dari para pedagang di pasar tradisional, terdapat oknum ritel modern yang memanfaatkan kondisi dengan menjual minyak goreng premium Rp.14.000/liter dengan harga Rp.15.000/liter kepada pedagang dan dijual kembali oleh pedagang di pasar tradisional dengan harga Rp.17.000/liter.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel Hadi Rahman selanjutnya meminta beberapa hal kepada Pemda baik provinsi maupun kab/kota se Kalsel dan Satgas Pangan agar mengatasi dengan segera fenomena kelangkaan pasokan minyak goreng mulai dari tingkat distributor sampai dengan pedagang pengecer.
“ Melakukan Operasi Pasar Terbuka secara berkala di seluruh wilayah Kalsel yang melibatkan produsen dengan brand besar berskala nasional, tidak hanya brand lokal,” ujar Hadi di kantor Perwakilan Omnudsman di Jalan S Parman Banjarmasin,Rabu (23/2).
Menyediakan hotline atau call center yang diumumkan di toko-toko ritel modern yang memungkinkan masyarakat untuk membuat laporan atau pengaduan ke nomor tersebut ketika menemukan kejadian kecurangan dalam distribusi dan penjualan minyak goreng.
“Saat ini Ombudsman RI juga melakukan pemantauan kondisi kelangkaan minyak goreng secara serentak di seluruh Perwakilan se Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti keluhan publik atas kelangkaan minyak goreng,” jelasnya. rds
