BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (15/6).
Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut menjadi forum strategis bagi MUI Kalsel dalam menjabarkan hasil Musyawarah Daerah ke dalam program kerja yang lebih operasional, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan serta menyusun langkah-langkah strategis organiasi untuk masa mendatang.
Mukerda I dan dialog kebangsaan yang menghadirkan narasumber antara lain Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Dr H Hanif Faisol Nurrafiq itu dibuka Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr KH Marsudi Syuhud.
Hadir pula Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat, Prof Dr KH M Asrorun Ni’am Sholeh, MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel, Prof Dr KH A Hafiz Anshary, beserta jajaran pengurus MUI provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.
Gubernur Kalsel H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, mengatakan terselenggaranya Mukerda pertama dan Dialog Kebangsaan yang dinilai menjadi bukti eksistensi MUI sebagai organisasi keagamaan yang aktif berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah.
“Kegiatan ini menegaskan bahwa MUI Kalsel eksis sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus hadir untuk berkontribusi bagi kemajun bangsa dan daerah yang kita cintai, Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur H Muhidin.
Keberadaan MUI Kalsel, sebut H Muhidin, juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi wadah pemersatu umat, tambahnya, MUI Kalsel juga berperan dalam mencegah perpecahan, menjaga toleransi, membangun harmoni kehidupan beragama, serta memberikan fatwa dan nasihat keagamaan yang menjadi pedoman masyarakat.
Gubernur H Muhidin menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan MUI perlu terus diperkuat, terutama dalam merawat nilai-nilai kebangsaan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan di era keterbukaan informasi.
Selain itu Gubernur H Muhidin menyampaikan maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, paham yang memecah belah, hingga isu-su intoleransi yang beredar melalui berbagai platform media sosial, kondisi ini dinilai menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi dengan memperkuat pemahaman kebangsaan di masyarakat.
“Nilai-nilai kebangsaan harus kita perkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI Kalsel ini perlu kita sebarkan lebih luas di berbagai lapisan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Pemprov Kalsel berharap program-program yang dihasilkan dalam Mukerda mampu menjawab berbagai persoalan umat sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan melalui langkah-langkah nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur H Muhidun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Selatn yang maju, sejahtera, dan bermartabat dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat.
“Pemerintah dan ulama kiranya saling merangkul untuk memperkuat soliditas kebangsaan ini, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr KH Marsudi Syuhud mengharapkan saling dukung antara pemerintah dan MUI dalam rangka mencari solusi atas permasalahan berbangsa dan bernegara.
“Saya berharap pemerintah mendukung kegiatan yang dilaksanakan MUI dan MUI mendukung program-program yang dibuat pemerintah dalam rangka kemaslahatan umat,” katanya.
Ketua MUI Provinsi Kalsel, KH Ahmad Syairazi menegaskan bahwa MUI harus menjadi rumah besar umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan.
“Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, sebaliknya keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan kolaborasi demi kepentingan umat yang lebih luas,” ujarnya.
KH Ahmad Syairazi berharap Mukerda mampu menghasilkan program kerja yag realistis, implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, KH Ahmad Syairazi juga mendorong penguatan sinergi antara MUI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Tantangan umat saat ini tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri sehingga kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjalankan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat.” pungkas KH Ahmad Syairazi. rfq/adpim/ani
