BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, dari Command Center, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Senin (8/6) pagi.
Rakor rutin yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir dan diikuti perwakilan badan dan instansi terkait serta seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.
Dalam kesempatan ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tomsi menyampaikan bahwa kondisi inflasi Indonesia pada Mei 2026 year-on-year (y-o-y) 3,08 persen, dengan andil terbesar adalah oleh komoditas emas perhiasan.
Sedangkan untuk inflasi month-to-month (m-to-m) adalah sebesar 0,28 persen dengan andil terbesar sebesar 0,12 persen adalah oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, yakni komoditas cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat dan beras.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Nasional pada minggu pertama Juni 2026 dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, minyak goreng, daging ayam ras, beras, bawang putih.
Dalam kesempatan ini, Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir menyampaikan agar seluruh pemda dan TPID tetap waspada, meskipun inflasi masih terbilang stabil.
“Perhatikan angka inflasi masing-masing dan jangan menggangap remeh kenaikan, bahkan jika hanya 100 rupiah. Kami minta teman-teman terkait, TPID, undang BPS, jelaskan secara rinci dan bersama-sama kondisinya apabila memang ada komoditas yang mengalami kenaikan. Diskusi dan cari jalan keluarnya,” sampainya.
“Kalau memang ada langkah-langkah yang diperlukan, misal gerakan menanam, lakukan dan jangan sampai tidak berbuat apa-apa ketika ada kenaikan IPH pada komoditas,” lanjutnya.
Usai mengikuti rakor secara daring, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya menyampaikan bahwa angka inflasi di Provinsi Kalsel masih stabil dan terkendali.
“Pada rakor pengendalian inflasi hari ini, terlihat bahwa saat ini inflasi di Kalsel terkendali, kita masih stabil dengan inflasi year-on-year 4,22 persen. Dan dalam melihat inflasi tentu bijaknya kita juga harus melihat inflasi month-to-month, dimana untuk Kalsel berada di 0,2 persen dan menduduki peringkat 23 diantara seluruh provinsi di Indonesia,” sampai Eddy.
Eddy juga menyampaikan bahwa untuk komoditas yang memberikan andil pada inflasi y-o-y adalah emas perhiasan yang kemudian diikuti oleh beras.
Sedangkan untuk inflasi month-to-month, ujar Eddy, beras menjadi komoditas yang memberikan andil tertinggi.
“Memang beberapa rekomendasi harus ada terkait penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi. Dan kita juga melihat komoditi-komoditi bahan pangan untuk pertanian, karena ini menjelang kemarau kita juga harus berhati-hati, karena cadangan di neraca pangan kita juga semakin berkurang, karena produksi nantinya di musim kemarau juga semakin sedikit,” paparnya.
Selanjutnya, Eddy berharap pemda baik pemkab maupun pemko di Kalsel tetap aktif untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi di masing-masing daerah.
“Kami juga berharap pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan operasi pangan, operasi pasar, kemudian gerakan pangan murah, bahkan himbauan-himbauan untuk penanaman cabai yang bisa mengendalikan inflasi,” katanya.
Mengingat cabai lumayan untuk penyumbang inflasi. Kita juga melihat ntuk berikutnya, Kalsel juga berupaya untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan peraturan Presiden.
Rakor pengendalian inflasi ini turut dihadiri bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, yakni Panit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Ketua Tim Distribusi BPS Provinsi Kalsel, Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, beserta jajaran lainnya. ran/adpim/ani
