BANJARMASIN – Komisi II DPR RI melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan di Aula Hotel Aston, Rabu (20/3).
Pertemuan tersebut bertajuk Monitoring dan Evaluasi Capaian reforma Agraria di Kalimantan Selatan oleh Komisi II DPR RI, yang dilaksanakan pukul 10.00 hingga 12.30 Wita.
Perwakilan dari Komisi II DPR RI dari Partai PDIP Hj Aida Muslimah mengatakan, kunjungan kerja ke Kalsel ini untuk bertemu dengan Kanwil BPN selaku mitra, karena tugas fungsi dari komisi-nya selain monitoring juga melakukan pengawasan.
“Pada pertemuan tadi mendengarkan keluhan BPN, salah satunya banyak kasus dalam pertanahan baik pertambangan, perkebunan, pertanian dan tata ruang yang masih belum terpecahkan. Semoga dengan pertemuan ini semua terselesaikan, karena kita juga sudah memberikan saran,” ujarnya.
Ketika di tanya apa yang menjadi atensi terhadap pihak BPN mengenai banyaknya kasus, Aida mengatakan masalah tumpah tindih. “Selain itu terkait PTSL yang belum maksimal, belum mencapai target,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pemerintah telah menargetkan tujuh juta bidang tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), dan program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2025.
“Untuk Kalsel, program PTSL masih banyak dan targetnya masih belum mencapai seratus persen,” jelasnya.
Hal yang membuat capaian belum mencapai target, lanjutnya, karena masyarakat masih banyak yang belum paham masalah PTSL tersebut.
“Jadi Komisi III biasanya ada sosialisasi dengan ATR dan BPN tentang program PTSL, dan itu harus digenjot ATR BPN Kanwil,” pungkasnya. ris
