BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Penjabat (Pj) Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkup Pemprov Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (7/7).
Rakor dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 ini diikuti para tenaga ahli gubernur, asisten, staf ahli gubernur dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan masing-masing SKPD pun diberi kesempatan melakukan ekspos program kerja kedepan sesuai pagu anggaran yang dimiliki.
Beberapa poin penting yang disampaikan Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin terkait perlunya menggali potensi daerah menjadi sumber pendapatan baru yang bisa dimaksimalkan.
Kemudian diberitahukan, tahun 2026 mendatang dimungkinkan ada penambahan tunjangan penghasilan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang jumlahnya masih dikaji.
Selanjutnya disampaikan permintaan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar mandiri, tidak terus mengharap bantuan pemerintah daerah lagi.
Topik lain yang dibeberkan tentang formula tunjangan dari Korpri yang diterima anggota seperti tunjangan sakit atau kematian, menikah, pensiun dan sebagainya.
Terkait pelaksanaan peringatan Hari jadi ke-75 Provinsi Kalsel, sesuai keinginan Gubernur H Muhidin, semua ASN dan pegawai lingkup Pemprov Kalsel bakal melakukan jalan santai.
Agenda lainnya, kegiatan expo pameran UMKM yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, festival band pelajar dan mahasiswa dan kegiatan lain yang berpusat di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru.
Pada kesempatan itu, Tenaga Khusus Gubernur, Prof Gusti Muhammad Hatta mengusulkan agar peringatan hari jadi diisi aksi menanam pohon yakni satu pegawai satu bibit pohon.
Selanjutnya, Gusti Hatta setuju agar BLUD mulai mandiri, tanpa harus dibantu pemerintah lagi sehingga tidak menjadi beban anggaran.
Usulan-usulan dan masukan disampaikan peserta rakor antar lain soal perlunya kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk mencari sumber pendapatan baru.
Terkait usulan penanaman pohon, Pj Setdaprov setuju, namun diingatkan agar ada pemeliharaan pasca tanam sehingga bisa tumbuh subur.
Topik pembahasan lain disampaikan pimpinan SKPD mulai soal kepegawaian, swasembada pangan hingga yang menyangkut pengawasan keuangan daerah yang langsung diberikan arahan oleh Pj Sekdaprov. sal/adpim/ani
