BANJARBARU – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Kalsel, H Muhidin dan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalsel Tahun 2025.
Apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut diikuti sejumlah relawan di Lapangan Pangkalan Udara (Lanud) Syamsuddin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru, Kamis (7/8).
Usai memimpin apel kesiapsiagaan, Menteri LH, Hanif Faisol Nurrofiq bersama Gubernur Kalsel, H Muhidin, Deputi Penanganan Bencana BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan memimpin rapat koordinasi (Rakor) penanganan bencana Karhutla di Kalsel.
Sebelumnya, Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kalsel, H Muhidin dan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menggunakan mobil taktis melakukan pengecekan kesiapan pasukan para relawan.
Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Menteri LH yang telah memimpin apel siaga dan gelar pasukan dalam rangka penanganan Karhutla di Kalsel, setelah sebelumnya Kalsel menetapkan status siaga Karhutla.
Dalam rangka memastikan kondisi di lapangan, Menteri LH, Hanif Faisol Nurrofq bersama Gubernur H Muhidin melakukan pemantauan melalui helikopter di sekitar kawasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
Selama peninjauan itu, Gubernur H Muhidin mengungkapkan bahwa ada titik api (hotspot) dan pembukaan lahan yang terjadi di sejumlah tempat. Dan telah dilakukan instruksi oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dalam pengungkapan bahwa siapa yang diduga membuka kawasan lahan tersebut.
“Kami menghimbau, jangan sampai ada masyarakat yang membuka lahan sembarangan dengan cara membakar dan itu penting, apabila ada yang melakukan maka akan ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum,” ungkap Gubernur H Muhidin.
H Muhidin juga menerima informasi dari Kementerian LH bahwa kawasan terbakar parah yang terjadi di wilayah daerah tetangga, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Saya mendengar dari Pak Menteri LH terkait modifikasi cuaca yang selama ini telah dilakukan di Kalbar dan Kalteng, kita nggak ada dan mudah-mudahan yang modifikasi cuaca mereka, hujannya di Kalsel,” ungkap H Muhidin tersenyum.
Cuaca beberapa hari selama ini, H Muhidin menyebut sudah dua hari terjadi hujan yang lebat dan begitu berkah bagi Kalimantan Selatan sehingga pembahasan lahan terjadi di kawasan yang rentan terbakar.
“Kita sangat memohon doa kepada masyarakat Banua agar tidak terjadi kebakaran yang besar serta terhindar dari bencana alam karhutla,” katanya.
Sementara itu, Menteri LH RI, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan karhutla adalah bencana alam yang serius sehingga penegakan hukum harus diterapkan bagi individu maupu koorporasi yang melakukan pembakaran lahan.
Hanif mengungkapkan pihaknya juga telah memberikan bantuan alat agar hendaknya dimanfaatkan oleh daerah untuk menangani masalah karhutla di Kalsel.
“Kita menyadari semua bahwa Karhutla merupakan tantangan yang serius, berdampak luas yang mulai terjadi kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan hingga kerugian ekonomi-sosial, karena itu, penanganannya harus dilakukan secara luar biasa yaitu terpadu dan keberlanjutan,” terang Hanif.
Sebagaimana arahan Presiden RI, sebut Hanif, musim kemarau belum berakhir hingga bulan depan. Dengan itu, dia menyatakan agar pemerintah daerah dapat melakukan kesiapsiagaan dan tetap waspada untuk penanganan Karhutla.
Keterangan BMKG, kata Hanif, bahwa puncak musim kemarau di Kalsel yang diprediksi di bulan Agustus hingga Oktober 2025 dan seluruh daerah yang berpotensi kemarau lebih panjang dari sebelumnya.
“Kita perlu menyatakan status kesiapsiagaan Karhutla sejak dini dan berkenaan hal itu, Kalsel harus memberlakukan langkah-langkah sebagai berikut pertama adalah tingkatkan eteksi dini dan respon cepat,” katanya.
Kemudian, patroli rutin di daerah rawan kebakaran dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergitas antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan pelaku usaha serta masyarakat adalah kunci keberhasilan itu.
Hanif menekankan kepada sejumlah perusahaan terdapat tanggung jawab dalam pengendalian Karhutla di areal konsesinya. Hal itu, harus dilakukan dengan baik tanpa ditawar-tawar, karena memiliki tanggungjawab untuk mengendalikan kawasannya agar tidak terbakar.
Dengan begitu, Menteri LH mendorong masyarakat agar tidak membakar lahan serta melaporkan kondisi atau peristiwa terjadi di daerahnya. Pihaknya juga telah mengedukasi masyarakat, bahkan dibentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Tangguh Bencana (DTB).
Selanjutnya, penegakan hukum secara konsisten dan bagi pelaku kebakaran yang dilakukan oleh individu maupun korporasi harus ditindak tegas oleh aturan yang berlaku, sebab perlu ada efek jera untuk kebaikan kita semua.
Apel Kesiapsiagaan penanganan Karhutla dihadiri pejabat pusat dan jajaran Pimpinan Forkopimda Kalsel yakni Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komarudin, Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Mutiko.
Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, Kabinda Kalsel, Brigjen Pol Nurullah, Danlanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan, para Bupati dan Walikota se-Kalsel, lebih khusus Walikota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby.
Sebagai informasi, sejak 1 Januari sampai 22 April tahun 2025, Kementerian Kehutanan telah mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 3.207 hektar yang terjadi di areal gambut seluas 1.227 hektar atau 38 persen dan di areal penggunaan lain (APL) sekitar 1.980 hektar atau 62 persen.
Selama ini, Kementerian LH RI telah menyegel 27 perusahaan, demikian sebagaimana Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. adp/ani
