BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergitas Penanganan Destructive Fishing dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Perairan Kalsel” yang digelar di Auditorium Bhara Dhaksa Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (2/9) pagi.
Kegiatan yang dibuka Kapolda Kalsel ini diikuti berbagai unsur Forkopimda, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, organisasi nelayan, serta tokoh masyarakat, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyikapi meningkatnya potensi konflik antarnelayan dan maraknya praktik penangkapan ikan merusak (destructive fishing) di perairan Kalsel.
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalsel mencatat telah melakukan 6.117 kegiatan patroli, pembinaan, dan sosialisasi selama triwulan I 2025. Dalam dua tahun terakhir, 15 tersangka kasus destructive fishing ditangkap dengan kerugian negara mencapai Rp150 juta.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran, khususnya Ditpolairud, atas inisiatif dan dedikasi dalam menyelenggarakan kegiatan strategis ini.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolda Kalsel beserta jajaran, khususnya Ditpolairud Polda Kalsel, yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk nyata komitmen dalam menjaga ketertiban dan kelestarian wilayah perairan kita,” ujar Gubernur Muhidin.
Lebih lanjut, Gubernur Kalsel menekankan pentingnya menjaga wilayah perairan Kalsel yang tidak hanya berperan sebagai jalur transportasi dan perdagangan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas perikanan dan kelautan yang menopang kehidupan ribuan keluarga nelayan serta turut menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya berharap forum diskusi ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan acuan bersama, terutama dalam merumuskan kebijakan penanganan destructive fishing dan meredam potensi konflik sosial di lapangan,” tambah Gubernur.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini dilatarbelakangi oleh beberapa konflik yang terjadi antara nelayan lokal Kalimantan Selatan dengan nelayan dari Jawa (Jawa Timur dan Jawa Tengah).
Konflik tersebut, menurutnya, berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jika tidak segera direspons dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif.
“Perbedaan metode penangkapan, wilayah operasi, dan persepsi terhadap batas laut kerap menjadi sumber gesekan antarnelayan. Oleh karena itu, forum ini penting untuk menyatukan langkah dan menyusun kesepakatan bersama dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkeadilan,” ungkap Irjen Pol Rosyanto.
Lebih lanjut, Irjen Pol Rosyanto menekankan bahwa laut Indonesia merupakan kekayaan bersama yang harus dimanfaatkan secara bijak, bukan justru menjadi pemicu konflik antardaerah.
“Melalui FGD ini, kami ingin menghadirkan titik temu antara nelayan Kalsel, Jatim, dan Jateng dalam membangun kesepahaman. Harapannya, kerja sama ini dapat mendorong pengelolaan laut yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh wilayah,” tegasnya.
Dalam pembukaan FGD tersebut turut hadir Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK dan Kakor Polairud Baharkam Polri yang diwakili Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Kombes Pol Donny Carles Go, Dirjen PSDKP diwakili oleh Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Yoki Jiliansyah serta Ditpolairud Polda Kalsel Kombes Pol DR Andi Adnan Syafruddin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Organisasi Nelayan serta tamu undangan lainnya. adp
