JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10).
Kegiatan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”.
Kegiatan ini dihadiri para Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia serta dihadiri langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pimpinan TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menerima penghargaan TPAKD Award 2025 atas keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di daerahnya.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor usaha produktif.
Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. “Kami bangga karena Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, terus berkomitmen mendukung program inklusi keuangan nasional dan hal itu sejalan dengan upaya kita memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rakornas TPAKD 2025 juga menjadi momentum penting dalam peluncuran Roadmap TPAKD 2026-2030 yang memuat arah strategis baru untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK dan lembaga jasa keuangan.
Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mendorong semua kepala daerah untuk dapat melihat dan memetakan potensi UMKM di daerahnya agar mereka mendapatkan akses pembiayaan yang layak,” ujar Airlangga.
Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Menko juga menekankan pentingnya peran OJK dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memiliki literasi keuangan yang baik agar dapat memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan secara bijak dan produktif. don/adpim/ani
