BANJARBARU – Dalam rangka memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan kembali ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Kalsel H Muhidin dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Tiyas Widiarto di Aula ST Burhanudin, Kejati Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/12).
Pada momentum itu, Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Wakil Gubernur H Hasnuryadi Sulaiman dan Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Agoes Soenanto Prasetyo mendampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Tiyas Widiarto.
Selanjutnya diikuti secara bergantian Kejari Kabupaten/kota se-Kalsel dengan para Bupati/Walikota se-Kalsel maju ke depan panggung untuk melaksanakan penandatanganan MoU.
Di antaranya yakni Walikota Banjarmasin, HM Yamin HR, Walikota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli.
Kemudian, Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto, Bupati Barito Kuala H Bahrul Ilmi, Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Wakil Bupati Balangan Akhmad Fauzi dan Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani Sekda HSS, Drs H Muhammad Noor dan Pj Sekda Tapin Unda Absori.
Tampak hadir juga Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah, serta Sekdaprov Kalsel HM Syarifuddin dan jajaran Pimpinan SKPD terkait.
Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan bahwa pentingnya peran urusan pemerintahan dalam mendukung arah pembangunan otonomi daerah dan Kejaksaan Tinggi memiliki peran strategis dan tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum.
“Pertemuan hari ini menjadi kesempatan untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan hukum pidana serta program-program kerja sosial. Langkah ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan bersama,” sampai H Muhidin.
H Muhidin juga mengapresiasi perhatian seluruh pihak terhadap kesepakatan yang dibangun yang mencakup pembimbingan dan pengawasan keagamaan, pengawasan pidana kerja sosial serta pelibatan masyarakat dalam mendukung para pelaku agar dapat kembali berperan baik di lingkungannya.
“Saya kira hal itu langkah strategis dan wujud komitmen kita dalam memperkuat hubungan antarlembaga dan peran sosial di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur H. Muhidin juga berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem pemasyarakatan. Menurutnya, melalui perbaikan pendekatan hukum dan tata kelola pemerintahan, masyarakat dapat melihat proses penegakan hukum yang lebih transparan dan bermanfaat.
Gubernur juga mengungkapkan, kegiatan yang memperlihatkan bagaimana program pembinaan memberi kesempatan bagi warga binaan untuk berkarya dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
Beragam kegiatan pembinaan, mulai dari kerajinan, literasi, budi daya ikan hingga pengelolaan sampah, dinilainya mampu membawa perubahan positif bagi warga binaan sekaligus memberi manfaat bagi lingkungan.
“Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan, para peserta, para pejabat daerah serta seluruh pihak yang berkomitmen membangun kolaborasi dan sinergi dan semoga langkah kita hari ini menghadirkan tata kelola hukum yang lebih efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pidana kerja sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menekankan pendekatan pemasyarakatan, pembinaan serta pemberdayaan bagi pelaku pelanggaran hukum.
Melalui program ini, diharapkan tercipta ruang pemulihan, pemberdayaan dan harapan baru bagi mereka yang ingin memulai kehidupan yang lebih baik. adp/ani
