BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin menerima kunjungan kerja (Kunker) reses Komisi IX DPR RI di Kalsel di Aula Rapat H Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat (20/2).
Kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Muhammad Yahya Zaini ke Kalsel ini dalam rangka pengawasan terhadap program kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pembangunan keluarga serta kesehatan pangan.
Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin menyambut baik kunjungan kerja dalam rangka reses Komisi IX ini ke Kalsel, karena kunker ini akan memperkuat hubungan kerja kelembagaan antara Pemprov dan DPR RI.
Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kalsel ini, sebut H Muhidin, menjadi momen yang tepat bagi kita untuk membangun sinergi dan kemitraan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di daerah.
“Kita siap menjalin komunikasi dan transparansi dalam hal apapun dengan DPR demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan untuk kesejahteraan rakyat,” terang Gubernur H Muhidin.
Ada beberapa hal yang yang digali Komisi IX DPR RI di Kalsel kali ini, diantaranya mengenai realisasi program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang dibiayai dari APBD.
Selain itu, pihaknya juga memetakan permasalahan Masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pertemuan hari ini sangat tertib dan produktif, sangat interaktif dari pihak-pihak terkait. Memang ada beberapa temuan yang didapatkan, seperti angka-angka terkait ketenagakerjaan di Kalsel masih rendah,” katanya.
“Kita perlu mencari soluasi dan perlu ada pendidikan vokasi yang intensif yang diselenggarakan pemerinah pusat melalui UPTP BLK maupun UPTD di daerah,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini usai pertemuan.
Selain itu, menurut Yahya, pertemuan kali ini juga membahas soal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perkembangannya cukup signifikan di Kalimantan Selatan.
“Ada satu kasus di Kalsel yang terjadi penolakan untuk MBG ini, terkait ini kami minta kepada pemerintah daerah melakukan pendekatan dan edukasi agar MBG yang merupakan program prioritas Presiden ini, dapat diterima oleh semua pihak,” harap Yahya yang juga merupakan Ketua Tim Kunker.
Dalam kesempatan kunjungan kerja reses oleh Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Selatan kali ini, juga dilakukan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Beasiswa, dari BPJS Ketenagakerjaan kepada beberapa penerima yang diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara Pempriov Kalsel dengan Komisi IX DPR RI.
Dalam pertemuan ini, selain dihadiri seluruh anggota Komisi IX DPR RI, juga dihadiri pula oleh Kepala SKPD Provinsi Kalsel terkait, instansi vertikal terkait serta mitra kerja dari Komisi IX seperti Kementerian Kesehatan RI.
Kemudian, Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, BP3MI, Badan POM RI, Badan Gizi Nasional (BGN), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. rin/adpim/ani
