BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas komunikasi dan informatika menggelar forum perangkat daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (30/3).
Dalam sambutannya, Sekda Kalsel M Syarifuddin menyatakan kegiatan ini sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, serta memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, melalui kegiatan ini pihaknya berusaha untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung.
Menurutnya, saat ini Provinsi Kalsel telah menunjukan capaian yang cukup baik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kalsel berada pada kategori baik, namun masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama.
“Masih banyak aplikasi yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi, keterbatasan interoperabilitas data, serta belum meratanya infrastruktur TIK, khususnya jaringan intra pemerintah. Di sisi lain, masyarakat kini menuntut layanan yang semakin cepat, transparan, dan langsung atau tanpa jeda (real time),” katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan nasional, seperti implementasi SPBE terintegrasi, penguatan satu data Indonesia, serta peningkatan keamanan siber. “Ini semua menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, terarah, dan kolaboratif,” ucapnya.
Sekda mengungkapkan, ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama Diskominfo Kalsel ke depan, yakni integrasi SPBE lintas perangkat daerah, penguatan satu data Kalsel, keamanan informasi dan persandian, pemerataan infrastruktur TIK, komunikasi publik yang adaptif, serta transformasi layanan digital menuju platform yang terintegrasi.
“Isu-isu ini harus dijawab melalui perencanaan yang matang, terukur, dan berbasis data. Saya perlu menekankan beberapa arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu perencanaan harus berbasis data yang valid dan selaras antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Syarifuddin, hindari duplikasi aplikasi dan sistem yang tidak terintegrasi, karena hal tersebut tak hanya tidak efisien tetapi justru dapat menghambat pelayanan.
“Juga penggunaan platform bersama perlu di dorong untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas layanan,” tambahnya.
Melalui forum ini, ia juga berharap dapat dihasilkan program prioritas diskominfo tahun 2027 yang fokus, realistis, dan berdampak nyata, serta komitmen bersama mewujudkan integrasi sistem antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Keberhasilan kita ke depan akan di ukur dari sejauh mana kita mampu mewujudkan integrasi, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat, kolaborasi yang solid, serta keberanian untuk melakukan perubahan. Jadi saya berharap forum dapat menghasilkan keputusan yang konkret, implementatif, dan dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. adp
