KOTABARU – ‎Dalam rangka memperkuat komunikasi publik di era digital serta mendorong sinergi pengelolaan isu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Public Communication Summit 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (3/6).
Diskominfo Kalsel menilai koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan. Tujuannya agar tercipta komunikasi publik yang selaras dan responsif, sehingga dapat mencegah perbedaan narasi yang berpotensi merusak reputasi dan citra pemerintah.
Dalam laporannya, Kepala Diskominfo Kalsel Dr H Muhammad Muslim menyampaikan, forum ini menjadi pijakan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk peraturan terkait.
“Ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.
Ia pun berharap acara ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. “Sebagaimana kita ketahui, arus informasi dan isu sangat deras. Yang paling masif saat ini justru berkembang di media sosial,” katanya.
Ia menambahkan, pemahaman strategi komunikasi yang tepat menjadi penting untuk menghadapi berbagai persoalan terkait komunikasi publik. “Semoga forum ini bisa menjawab bagaimana menyusun strategi penting dalam menghadapi persoalan-persoalan komunikasi,” ucapnya.
Sementara, Plh Sekretaris Daerah Kalsel H Subhan Nor Yaumil menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan penyelenggara Public Communication Summit 2026
‎“Kegiatan ini penting untuk membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, terhadap pengelolaan komunikasi publik di era digital,” katanya.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan pemahaman, koordinasi dan sinergi untuk mengawal kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial. “Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan melalui ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” katanya.
Ia menegaskan pengelolaan komunikasi publik telah menjadi bagian dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi. “Pengelolaan yang baik dapat memengaruhi reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Padahal kepercayaan publik adalah instrumen penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Melalui summit ini, peserta diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika informasi digital, mempercepat respons terhadap isu strategis, serta membangun strategi komunikasi terintegrasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. yga
