PELAIHARI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2024-2025, di Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari, Kamis (15/2).
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BPBD Provinsi Kalsel selaku pengelola kegiatan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiataan, salah satunya menghadirkan narasumber kompeten dibidangnya dengan tema kegiatan sinergi perencanaan pembangunan melalui penguatan kolaborasi.
Narasumber antara lain dari pakar bidang perencanaan program Kemendagri, Deputi Perencanaan dan Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta dari Bappeda Provinsi Kalsel.
Penjabat (Pj) Bupati Tala, H Syamsir dalam menekankan pentingnya pemerintah pusat dan daerah (pemda) menempatkan program mitigasi bencana sebagai program prioritas utama, disamping program lain di bidang penanggulangan bencana.
“Pemikiran saya sederhana mengapa pemerintah daerah (pemda) penting menjadikan mitigasi bencana sebagai program prioritas atau diutamakan, ini dilatari potensi kerawanan bencana yang terjadi di banua sifatnya berulang dan tahunan,” ucapnya.
Menurut Syamsir, jenis bencana yang sering terjadi di Kalsel sebagai dampak dari cuaca ekstrem antara lain banjir, angin kencang dan kebakaran hutan dan lahan.
“Jadi solusi efektf adalah memperkuat ketahanan mitigasi bencana melalui perencanaan program terukur seperti pembangunan sarana dan prasarana penguatan kapasitas profesional SDM dan pengiatan kolaborasi,” jelasnya.
Ketahanan bencana sebagaimana dipaparkan, lanjut Syamsir, merupakan arahan dan pemikiran dari Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor.
Kepala BPBD Provinsi Kalsel, R Suria Fadliansyah berharap melalui Rakernis di bidang perencanaan ini membuat program penguatan ketahanan bencana di daerah akan makin tangguh melalui pola sinergisitas.
Sekretaris BPBD Provinsi Kalsel, Iswantoro menambahkan tujuan Rakernis adalah dalam rangka penguatan analisis program program kerja di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka meningkatkan indeks ketahanan bencana daerah. ril/ani
