BANJARBARU – Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Jum’at (2/5).
Ketika menemui aksi demo dan menyimak tuntutan BEM se-Kalsel itu, Gubernur H Muhidin turut didampingi Penjabat (Pj) Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan sejumlah pejabat SKPD Kalsel.
“Hari ini aksi demo mahasiswa menuntut ada lima poin yaitu evaluasi tata kelola sistem pendidikan khususnya 3T. Alhamdulillah, kita tanyakan tadi cuma dua sekolah saja yang tertinggal dan kita akan terus memantau itu,” kata Gubernur Kalsel, H Muhidin.
Pendidikan yang tertinggal adalah SMA Paringin, Balangan dan SMA Sapala, Paminggir, HSU. Kemudian, Gubernur H Muhidin menyebut poin kedua adalah kesejahteraan tenaga pendidik.
Saat ini, Gubernur H Muhidin telah mendorong PPPK bagi para guru-guru di Kalsel sebanyak SMK (860), SMA (1.030) dan SLB (251), bahkan tunjangan untuk para guru pun dinaikkan agar menambah gaji tersebut.
“Ketiga mengenai ketimpangan infrastruktur pendidikan di Kalsel. Memang rencananya kita memperhatikan itu, jika ada laporan dari adek-adek mahasiswa pun dipersilahkan beritahu kami dan bahkan, jika ada perbaikan WC pun kita bantu,” tegas H Muhidin.
Hal itu, menurut H Muhidin, menyebut wewenang yang masih tanggung jawab dari Pemprov Kalsel seperti sekolah-sekolah negeri. Pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan pendidikan agar terus maju.
Gubernur H Muhidin menerangkan terkait evaluasi program makan gratis menjadi wewenang pusat sehingga uang Rp300 Milyar dari APBD Kalsel, pihaknya dapat memanfaatkan untuk keberlangsungan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di Banua.
Anggaran pendidikan sekitar Rp2 Triliun itu bertambah, menurut Gubernur H Muhidin bersyukur karena kebijakan itu tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Alokasi dana pendidikan ini, pihaknya akan fokus kepada sekolah-sekolah yang kurang mampu dalam meningkatkan sarana prasarana.
“Terpenting adalah akreditasi ULM sekarang adalah unggul. Sebelumnya hampir akreditasi C, jika ada kesalahan dari dosen maka harusnya ke personalnya bukan ke perguruan tinggi. Hal itu kita perjuangkan ke pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ahmad Ryan Tryantama, selaku perwakilan BEM se-Kalsel menyampaikan orasi di depan Gubernur H Muhidin yang menyebutkan pendidikan di tanah air masih terkebelakang, karena kebijakan yang tidak memperhatikan masyarakat ke bawah sehingga masih banyak yang sulit bersekolah dan para guru-guru belum sejahtera.
“Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025. Walau pendidikan di Indonesia kita masih terbelakang ketimbang negara-negara lain,” ungkap Presiden Mahasiswa UMB, Ahmad Ryan Tryantama.
Di Kalsel, Ryan mengatakan bahwa pendidikan harus diperhatikan oleh Pemprov Kalsel yang selama ini kesejahteraan para guru, anak-anak yang belum sekolah hingga kebijakan yang menindas rakyat biasa.
Menurut Ryan, pendidikan di Kalsel juga terdampak dari kebijakan pusat yang mempengaruhi kemajuan sekolah maupun perguruan tinggi. Bahkan, kebijakan pemerintah sekarang terlalu berfokus pada efesiensi, bukan solusi terhadap masyarakat bawah.
“Hari ini kita berdiri bukan untuk memuji, tetapi untuk mengkritik kebijakan yang tidak pro terhadap guru dan masyarakat miskin dan banyak warga miskin yang tidak bisa sekolah, kawan-kawan,” teriak Ryan.
Ryan bersama rekan mahasiswa menuntut kebijakan yang mestinya berpihak kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kalsel sehingga diharapkan dengan adanya demo dan bertemu langsung Gubernur Kalsel, H Muhidin maka memperhatikan dunia pendidikan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur H Muhidin menandatangani surat perjanjian dan tuntutan mahasiswa BEM se-Kalimantan Selatan yang berakhir disepakati dalam mensejahterakan dan meningkatkan dunia pendidikan di Banua. mr/adpim/ani
