BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan membuka Rapat Kerja DPD dan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (12/6).
Rapat kerja ini dihadiri Sekjen DPP HNSI, Lydia Assegaf dan Ketua DPD HNSI Kalsel, Hj Suriatinah serta sejumlah narasumber, diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel diwakili Kabid Perikanan Tangkap, Fajar Priyo Pramono.
Dalam rapat kerja yang diikuti peserta dari DPC HNSI Kabupaten/Kota se-Kalsel, Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan apresiasi terhadap gelaran rapat kerja ini dan berharap dapat menghasilkan program kerja yang terukur dan realistis serta dapat diimplementasikan.
“Pemprov Kalsel berkomitmen penuh untuk meningkatkan peran dan fungsi HNSI melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan, karena memandang HNSI bukan hanya sebagai organisasi profesi, melainkan sebagai mitra pembangunan yang memiliki peran krusial dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan,” ucap H Muhidin.
H Muhidin juga berharap, rapat kerja kali ini juga membahas serta menghasilkan solusi konkret untuk permasalahan fundamental yang dihadapi nelayan Kalsel seperti akses permodalan yang masih terbatas, fluktuasi harga ikan hingga tantangan-tantangan lainnya, ini sangat perlu dijadikan pembahasan.
Raker ini, sebut Muhidin, diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi dengan bekerja bersama merangkul semua, nelayan bisa sejahtera.
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Kalsel, Hj Suriatinah menyampaikan, raker ini dilakukan guna membuka ruang agar adanya kolaborasi dengan pihak terkait di sektor perikanan, terlebih yang berkesuaian dengan tema kali ini yakni Pengawasan Keamanan di Laut agar kedepan nelayan di Kalsel dapat semakin maju.
“Peranan HNSI ini sebenarnya sebagai mediator, antara nelayan dengan pemerintah serta pihak terkait lainnya sehingga kami rasa gelaran rapat kerja seperti ini sangat penting untuk memberikam wawasan kepada para nelayan nanti agar mengetahui berbagai aturan yang boleh atau tidak dilakukan oleh para nelayan dalam aktivitas tangkapnya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang kerap dihadapi para nelayan adalah, ketidaktahuan akan zonasi tangkap ikan di laut sehingga juga perlu adanya wawasan terkait hal tersebut.
Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Fajar Priyo Pramono menyampaikan, pihaknya mendukung penuh keberadaan HNSI sebagai jembatan bagi nelayan di Kalsel untuk bisa sejahtera. rin/adpim/ani
