BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendukung terhadap kemajuan dunia seni dan musik daerah.
“Pemprov Kalsel sangat mendukung kemajuan dunia seni dan musik daerah sehingga ke depan diharapkan mampu menembus panggung nasional bahkan internasional,” tandasnya di Banjarmasin, Sabtu (5/7).
Pernyataan Gubernur Kalsel itu tertuang dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kalsel tahun 2025.
Musda yang pertama kali digelar oleh DPD PAPPRI Kalimantan Selatan itu dihadiri Wakil Ketua Umum Bidang Internal, Johnny William Maukar, Kepala Stasiun RRI Banjarmasin, Unggul Supriyadi, serta Ketua DPD PAPPRI Kalsel, Dino Sirajudin.
Gubernur Kalsel, H Muhidin menginginkan para musisi Banua bukan hanya mampu tampil di panggung lokal, tetapi juga menembus panggung nasional dan bahkan internasional.
H Muhidin juga mengharapkan musda PAPPRI Kalsel dapat menghasilkan kepengurusan yang solid, program kerja yang relevan, dan strategi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam produksi dan distribusi musik.
Wakil Ketua Umum Bidang Internal DPP PAPPRI, Johnny William Maukar mengharapkan PAPPRI di daerah juga bermanfaat bukan hanya untuk pelaku musik, industri musik serta pengembangan dan pelestarian musik-musik tradisional di daerah serta bermanfaat bagi pembangunan khususnya dari sisi seni budaya.
“Kami menitipkan organisasi kepada pemerintah daerah agar dibina, karena musik merupakan salah satu seni yang turut memperkaya kebudayaan bangsa. Musik juga merupakan alat pemersatu Bangsa,” katanya.
Untuk diketahui, Musda pertama DPD PAPPRI yang dihadiri dari sembilan DPC Kabupaten/Kota se Kalsel ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepengurusan baru periode 2025-2030 dan menyusun program kerja yang selaras dengan perkembangan zaman, sekaligus menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. rin/adpim/ani
