BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin, MPd turut mengikuti Kick Off Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (21/7).
Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin terlibat dialog interaktif antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN diwakili Sekretaris Menteri Dukbangga, Budi Setiono bersama Wakil Gubernur Bengkulu dan Wagub Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam dialog, Sekdaprov Syarifuddin menyampaikan, dukungan Pemprov Kalsel terhadap kegiatan PK-25 yang bertujuan mendapatkan data keluarga yang akurat, valid dan relevan sehingga dapat menjadi dasar perencanaan program pemerintah.
Di Provinsi Kalsel, sebut Sekda Syarifuddin, PK-25 akan menyasar 315.935 keluarga dari 13 kabupaten/kota yang tersebar di 115 kecamatan.
“Kami sangat mendukung PK-25 ini dan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penurunan angka stunting dan sebagainya,” ujar Sekda.
Turut mendampingi Sekdaprov Syarifuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A-KB), Hj Husnul Hatimah, Kepala BKKBN Kalsel, Farah Adibah beserta jajaran dan Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif.
Kick Off dilakukan Sekretaris Menteri Dukbangga/BKBBN, Budi Setiono di lokasi luring, auditorium Kementerian Dukbangga/BKKBN, Jakarta.
Disebutan Setiono, pendataan PK-25 akan dilakukan petugas mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025 dengan target sasaran 12,9 juta keluarga di Indonesia.
Pelaksanaan PK-25 melibatkan kader pendata dan petugas lapangan yang akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keakuratan dan keandalannya.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Imam Machdi menyampaikan, keberhasilan pendataan keluarga ini dapat mendorong dan dapat menjadikan pondasi di dalam perumusan kebijakan di sektor-sektor lainnya.
Konsolidasi kolaborasi secara nasional antar Kementerian lembaga pemerintah daerah serta masyarakat menjadi hal sangat penting dan harus sama-sama didorong.
Disebutkan, Kemenko Bidang PMK selalu menekankan pentingnya kebijakan yang diambil dengan sangat presisi atau tepat dan hal itu dapat diwujudkan apabila memiliki data yang berkualitas.
PK-25 adalah program pemerintah Indonesia yang dilaksanakan Kemendukbangga/BKKBN untuk memperbarui data keluarga di seluruh Indonesia.
Data ini mencakup informasi mengenai kependudukan, pembangunan keluarga dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). sal/adpim/ani
