JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri audensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh para gubernur dari seluruh Indonesia, termasuk Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman yang turut hadir mewakili Pemprov Kalsel dengan agenda utama membahas sinergi fiskal antara pusat dan daerah, terutama melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Audiensi ini dibagi menjadi dua sesi yakni pertama diikuti oleh seluruh gubernur anggota APPSI, sedangkan sesi kedua dihadiri oleh gubernur dari provinsi penghasil migas dan energi terbarukan yang tergabung dalam ADPMET.
Rapat berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan RI.
Dalam pertemuan tersebut, APPSI mengangkat sejumlah isu penting terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta perkembangan kondisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia.
Audiensi ini juga menjadi wadah diskusi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan serta mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan di tingkat provinsi.
Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan bahwa forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi antara daerah dan pusat.
“Saya kira daerah memerlukan ruang seperti ini agar bisa menyampaikan langsung kondisi dan tantangan di lapangan, sekaligus mencari solusi bersama pemerintah pusat,” ujarnya usai pertemuan.
Selain membahas kebijakan fiskal dan alokasi anggaran, audiensi ini juga menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kinerja pembangunan di berbagai sektor.
Para peserta APPSI tampak antusias mengikuti diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antardaerah serta memperkokoh komitmen APPSI dalam mendorong kemajuan pembangunn nasional melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.
Pada pertemuan itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya menjelaskan kondisi saat ini keuangan pemerintah dan daerah dan sekaligus membahas dana bagi hasil (DBH).
DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti diketahui, untuk tahun 2026 mendatang, dana transper ke daerah di Kalsel mengalami penurunan seperti Pemprov Kalsel mengalami penurunan ana transper lebih dari Rp2 triliun.
don/adpim/ani
