BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan naional sekaligus memperkuat kedaulatan pangan lokal.
Hal itu disampaikan Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Dr Ariadi Noor mewakili Gubernur Kalsel menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD RI di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/11).
Gubernur Kalsel, dalam sambutannya dibacakan Ariadi Noor, mengungkapkan rasa syukur atas capaian Kalimantan Selatan yang berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, pelaku usaha, petani serta dukungan masyarakat yang terus berkolaborasi dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di daerah.
“Kita ingin memastikan pangan cukup, distribusi lancar dan harga tetap stabil di seluruh wilayah,” tambahnya.
Gubernur H Muhidin juga menyoroti pentingnya mobilisasi dan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal melalui UMKM, koperasi dan jaringan distribusi daerah.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga memperluas lapangan kerja serta kesejahteraan petani.
Namun demikian, Gubernur Muhidin mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan cadangan pangan daerah dan peningkatan standar keamanan serta gizi masyarakat.
Ia menekankan perlunya data pangan yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi agar kebijakan dapat dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian dan Bulog dalam pengendalian harga dan pasokan pangan untuk menjaga stabilitas di daerah.
“Kami ingin memastikan sistem pangan daerah mandiri dan tangguh menghadapi gejolak global,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kalimantan Selatan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan penyempurnaan kebijakan pangan nasional yang lebih berpihak kepada daerah, petani, dan masyarakat kecil.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan berdampak nyata bagi perbaikan kebijakan pangan ke depan,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
