BANJARMASIN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia tahun 2025, di Banjarmasin, Rabu (03/12).
Pembukaan dihadiri, Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti serta asisten, tenaga ahli dan tim ahli gubernur Kalsel, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan lain-lain.
Pada kesempatan itu, Wamendagri juga mengukuhkan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia masa bhakti 2025 – 2027 sekaligus perkenalan logo baru forum ini.
Wamendagri, Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel selaku tuan rumah penyelanggaraan Rakor Bappeda se Indonesia. Momentum ini dianggap penting untuk penajaman sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan forum Bappeda Indonesia, ujarnya, untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan nasional dan lintas daerah, menjadi wadah komunikasi strategis antar Bappeda provinsi dan kabupaten kota, dan mengembangkan inovasi kolaborasi integrasi.
Berdasarkan pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Bappeda memegang peran sentral sebagai koordinator yang tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional.
Bappeda merupakan otak dan navigator pembangunan. Jika perencanaan berbasis data dan hasil, akan berjalan dengan baik.
“Mari bergerak serentak, berkolaborasi dan berinovasi demi kesejahteraan dasar rakyat,” ajak Wiyagus.
Hal penting lain yang disampaikan Wamendagri Wiyagus adalah, terkair bencana yang terjadi jadi di kawasan Pulau Sumatera sekarang.
Ia minta kepada kepala daerah agar menjadikan reklamasi pascatambang dan reboisasi DAS menjadi syarat wajib demi menekan krisis iklim dan merencanakan pengembangan wilayah yang menghitung daya alam dan mitigasi bencana ekonomi hijau.
Kemudian, memperkuat instrumen pengendalian KLHS RTRW serta menindak tegas segala pelanggaran lingkungan tanpa kompromi.
“Ikuti terus informasi yang disampaikan BMKG,” ujarnya.
Sementara itu, Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta rakor dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Wagub berharap Rakor Bappeda se-Indonesia ini menghasilkan rekomendasi yang mampu mendorong pembangunan yang lebih merata di Indonesia dan mengajak peserta menjadikan momentum ini untuk memperteguh sinergi dalam mewujudkan Indonesia semakin maju, merata dan sejahtera.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan laporan bahwa saat ini 31 provinsi telah menetapkan Perda RPJMD dan tiga provinsi yaitu Maluku Utara, Papua Barat dan Papua Tengah yang belum menetapkan. Kemudian di tingkat kabupaten kota terdapat 101 daerah yang telah mengubah Perda RPJMD dan 24 provinsi dan 383 kabupaten/kota telah menetapkan RPJMD tahun 2026.
“Kami sangat mengapresiasi kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan Peraturan Daerah pertama tentang RPJMD tahun 2026, lebih cepat daripada batas waktu yang sudah ditentukan kepada daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dirjen mengingatkan pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada realitas kapasitas fiskal daerah yang cukup menantang.
Disadari, adanya tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat penyesuaian atau penurunan alokasi TKD dari pemerintah pusat memberikan peranan yang sangat penting salah satunya melalui reposisi efisiensi belanja.
Rakor Bappeda dihadiri peserta dari 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, ditambah peserta dari pusat yaitu Kemendagri, Kementerian Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisioner Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI. sal/adpim/ani
