KANDANGAN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin membukan musyawarah daerah (Musda XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.
Pembukaan Musda XI MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) di Kandangan, Jumat (13/2) itu ditandai pemukulan rebana.
Gelaran lima tahunan yang menandai berakhirnya masa khidmat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2021-2026 ini mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat”.
Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov, HM Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas peran dan pengabdian jajaran pengurus MUI Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir.
“Saya atas nama pribadi dan Pemprov Kalsel menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus MUI periode 2021-2026 atas dedikasi, pengabdian serta kontribusinya dalam membina umat dan menjaga kondusivitas kehidupan beragama di banua ini,” ujar Gubernur H Muhidin.
Selain itu, H Muhidin menilai MUI telah menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam memberikan pandangan dan fatwa keagamaan, menjaga harmoni sosial maupun mendukung program pembangunan daerah.
Gubernur H Muhidin menilai Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum evaluasi kinerja sekaligus perumusan arah kebijakan dan kepemipinan lima tahun ke depan.
“Di tengah perkembangan zaman dan persoalan sosial yang semakin kompleks, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa, karena itu kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana dan tetap berpegang pada prinsip syariat serta nilai kebangsaan,” tegasnya.
Pemprov Kalsel, lanjut H Muhidin, berkomitmen memperkuat sinergi dengan MUI demi mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera dan berkeadilan di banua ini.
Gubernur berharap Musda XI melahirkan kepengurusan baru yang amanah, solid dan mampu melanjutkan capaian kinerja yang cukup baik sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Musda MUI, Ma’ruf melaporkan bahwa MUI terus berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah), dan Himayatul Ummah (penjaga umat) dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Menurut Ma’ruf, sejumlah isu krusial di Banua menjadi latar belakang utama pelaksanaan Musda tahun 2026 ini serta tantangan transformasi digital yang menuntut MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Berbagai persoalan itu menuntut peran ulama yang lebih aktif, solutif, dan responsif agar kehadiran MUI benar-benar dirasakan umat,” ujarnya.
Adapun tujuan utama kegiatan meliputi penguatan konsolidasi internal organisasi, penyusunan kebijakan umum MUI Kalsel periode mendatang, serta menjadi forum pertukaran gagasan untuk merumuskan solusi atas persoalan umat dan mendukung agenda pembangunan daerah.
“Musda ini kami harapkan melahirkan program kerja yang konkret serta kepemimpinan yang mampu membawa MUI semakin relevan dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Banua,” pungkas Ma’ruf.
Pada Musda tersebut turut diserahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Kalsel, H Muhidin yang diterimakan Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin sebagai bentuk apresiasi dari Majelis Ulama Indonesia Kalsel atas dukungan dan sinergi Pemprov Kalsel dalam pembinaan umat dan kehidupan keagamaan di Banua.
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan unsur Forkopimda Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua MUI Pusat yang diwakili Wakil Sekjen MUI Bidang Halal, Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Ketua Umum MUI Kalsel, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Dr HM Tambrin.
Selain itu, Ketua MUI Kabupaten HSS, Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, KH Ahmad Sairaji, segenap pengurus MUI Kabupaten dan Kota se-Kalsel, Pimpinan wilayah Bank Syariah dan Konvensional, Perwakilan Majelis-majelis agama. rfq/adpim/ani
