BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Bappeda setempat menggelar Geospasial Banua Award 2026 sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data geospasl dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, terintegrasi dan berkelanjutan.
Kegiatan pemberian apresiasi kepada kabupaten dan kota serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel tahun 2026, di Banjarbaru, Senin (19/10) itu dihadiri Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin
Geospasial Banua Award merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah kabpaten/kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel atas partisipasi aktif daam penyelenggaraan dan implementasi informasi geospasial. Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah.
Gubernur H Muhidin menegaskan baha keberhasilan pengelolaan data tidak terlepas dari peran pimpinan, pengelola data, hingga seluruh jajaran staf yang terlibat dalam prses pengumpulan, pemutakhiran dan pemanfaatannya.
“Penghargaan ini diberikan untuk semua pihak yang telah bekerja, mulai dari pimpinan, pengelola data yang bekerja setiap hari, hingga seluruh jajaran staf yang ikut mendukung keberhasilan pekerjaan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus diawali dengan pemahaman yang baik terhada karakteristik dan kebutuhan wilayah.
Data geospasial dapat membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan peningkatn layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus memetakan potensi ekonomi serta infrastruktur pendukung pembangunan.
Pemanfaatan informasi geospasial juga memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Melalui pemetaan wilayah rawan bencana, pemerintah dapt mengidentifikasi kawasan berisiko, menentukan prioritas penanganan serta mendukung perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan secara lebih terukur.
Ketersediaan data spasial yang akurat menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi dn karakteristik wilayah.
“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program priitas dapat ditentukan dengan lebih yakin dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” tegasnya.
Sekda juga meminta agar pengelolaan data menjadi tanggung jawab pimpinan di setiap instansi, didukung pengelola yang kompeten, pemutahiran secara berkala, serta pemeriksaan kualitas data yang konsisten.
Selain itu, pertukaran data antarlembaga perlu diperkuat denan memperhatikan kewenangan dan ketentuan akses, disertai kejelasan sumber dan metadata agar data dapat digunakan secara tepat.
Sekda turut mengajak pemerintah kabupaten/kota mempererat koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam membangun data yang saling terhubung Hasil evaluasi Geospasial Banua Award diharapkan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur, dengan Bappeda menkoordinasikan tindak lanjut bersama perangkat daerah terkait.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Ibnu Sofian, menilai pemanfaatan data geospasial berkualitas dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ketepataperencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa informasi geospasial dapat membantu pemerintah memahami keterkaita berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, industri, hingga pariwisata.
Dengan demikian, kebijakan pembangunn dapat disusun berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan yang lebih terukur.
“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yan didukung oleh data geospasial yang presisi dan akurat, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang bai,” ungkapnya.
Ia menyebutkan tiga unsur penting dalam membangun ekosistem geospasial yaitu ketersediaan data yang berkualitas, keterhubungan simpul jaringan informasi geospasial antarsatuan keja serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan informasi geospasial.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah menadikan data geospasial sebagai salah satu landasan utama perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penerapan standar data yang baik serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk tenaga fungsional survei dan peetaan, juga menjadi perhatian penting.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan Geospasial Banua Award menjadi momentum untuk meningkatkan keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten/kotadan perangkat daerah dalam penyelenggaraan informasi geospasial. MC Kalsel/dam/ani
