BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama pemerintah daerah, TNI-Polri dan pemerintah pusat memperkuat kolaborasi penanganan jembatan non-nasional untuk membuka akses yang selaa ini menjadi penghambat mobilitas masyarakat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas 27 November 2025 terkait infrastruktur jembatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik lainnya.
Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, Kapolda Kalsel,Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai diwakili Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus serta para bupati dan wali kota se-Kalsel.
Kegiatan berlangsung di kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Senin (31/8) melibatkan enam daerah di kalsel sebagai bagian dari pilot project yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Keterlibatan banyak daerah mennjukkan bahwa persoalan jembatan non-nasional tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri di masing-masing kabupaten atau kota.
Dalam kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU juga menandatangani Adendum Nota Kesepakatan untuk sejumlah pembangunan strategis.
Adendum tersebut mencakup pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut, pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut serta perbaikan alinyemen Kordor Banjarbaru-Mantewe.
Tiga agenda tersebut memiliki arti penting bagi konektivitas Kalsel. Jika jembatan menjadi penghubung antarpulau, koridor jalan menjadi jalur yang memastikan konektivitas itu tidak berhenti setelah kendaraan meninggalkan jembatan.
Dengan demikian, pembangunan diarahkan tidak hanya pada satu titik infrastruktur, tetapi membentuk jaringan akses yang menghubungkan pusat aktivitas, kawasan permukiman, hingga wilayah yang memiliki potensi ekonomi.
Gubernur H. Muhidin menekankan bahwa pembangunan jembatan desa perlu dkerjakan melalui pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Kita bersinergi dan berkolaborasi antara kabupaten, provinsi, dan Kementerian PU.” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin meminta TNI dan Polri ikut membantu memetakan jembatan yang membutuhkan penanganan sehingga usulan pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan. “Kita programkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan.” ujar Gubernur H. Muhidin.
Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan jembatan des. Pemprov Kalsel juga mendorong percepatan proyek strategis yang menghubungkan kawasan daratan Kalsel dengan Pulau Laut.
Untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut yang saat ini berjalan dengan nilai sekitar Rp2,9 triliun, Gubernur H. Muhidin menyebut pemerintah daerah siap mengambil bagian dalam pembangunan jalan penghubung setelah jembatan selesai.
Menurutnya, pembangunan jembatan harus diikuti konektivitas jalan hingga kawasan ekonomi khusus maupun pelabuhan. Tanpa jaringan jalan yang memadai, keberadaan jembatan belum sepenuhnya memberian manfaat bagi pergerakan barang dan masyarakat. “Percuma kita membuat jalan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas.” ujarnya.
Pemprov Kalsel juga menyiapkan dukungan anggaran untuk pembangunan koridor jalan, Gubernur H. Muhidin menyebut skema pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Selain akses jalan, penerangan jalan turut menjadi perhatian. Gubernur H. Muhidin mendorong pemerintah daerah menyambungkan penerangan dari Tanah Bumbu hingga Banjarbaru agar alur utama tersebut semakin aman dan nyaman dilalui masyarakat.
“Kalau ini kerja sama kita kolaborasi, insya Allah jalan itu sudah terang,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar menyebut, hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.
Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 Jembatan Garuda TNI Angkatan Darat dan 895 Jembatan Presisi Merah Putih Polri. “Program ini dirancang sebagai betuk kolaborasi yang konkret,” ujarnya.
Selain itu, Roy mendorong keberhasilan pilot project di Kalsel nantinya dapat diperluas hingga ke daerah lain di Indonesia, pola kolaborasi tersebut dinilai dapat menjadi contoh percepatan pembangunan jembatan berbasis kebutuhan daerah.
“Saya minta pilot project ini tahun depan bisa direplikasi untuk seluruh provinsi di Indonesia,” tegasnya.
Selain jembatan desa, pemerintah juga memperkuat konektivitas kawasan melalui pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut, Koridor Linas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mantewe.
Untuk Jembatan Pulau Kalimantan-Pulau Laut, dukungan Ditjen Bina Marga mencakup bentang utama dan sebagian bentang pendekat dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun. Progres konstruksi telah mencapai 68,2 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2028.
“Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional,” ujar Roy.
Konektivitas tersebut akan diperkuat pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer dengan kebutuhan nggaran sekitar Rp2 triliun. Jalan ini nantinya menghubungkan kawasan jembatan, pelabuhan hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.
Disisi lain, perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mantewe juga terus berjalan. Dua paket pekerjaan, yakni segmen KM 12 senilai Rp152,6 miliar dan Gunung Batu Tua senilai Rp199,1 miliar, telah mencapai progres di atas 58 persen dan ditargetkan rampung Oktober 2026.
Acara kemudian ditutup diskusi panel dengan narasumber dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) da PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Hadir Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Noviar, jajaran TNI, para bupati dan wali kota se-Kalsel, tenaga ahli gubernur, pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Kalsel, kepala balai dan unit pelaksana teknis Kementerian PU di Kalsel, serta pimpinan BUMN dan BUMD. rfq/adpim/ani
