KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memperkuat tata kelola Geopark Saijaan Bersujud melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), yang mengatur peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam pengembangan geopark.
Upaya tersebut di bahas dalam rapat penyusunan SOP tata kelola geopark dan pengenalan Geosite Tumpang 2 tahun 2026 di Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum Lantai III Setda Kotabaru, Selasa (1/9).
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Geosite Tumpang 2 untuk melihat potensi dan karakternya yang berada relatif dekat dengan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Asisten Administrasi Umum Anang Muhammad Zen mengatakan, penyusunan SOP menjadi langkah penting untuk memperjelas tata kelola, sekaligus pembagian tugas antarperangkat daerah dalam pengembangan geopark.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Geopark, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Melalui bagian organisasi perlu ada SOP, sehingga menegaskan siap atau SKPD mana mengerjakan apa, sesuai dengan amanah dan kewenangannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan geopark tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan diperlukan sinergi berbagai sektor agar potensi geologi, lingkungan, pendidikan, pariwisata, ekonomi masyarakat, hingga infrastruktur dapat dikembangkan secara terpadu.
Selain penyusunan SOP, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenalkan lebih jauh potensi Geosite Tumpang 2 sebagai salah satu bagian dari Geopark Saijaan Bersujud.
Geosite Tumpang 2 saat ini turut dikembangkan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu detinasi wisata daerah. yga
