KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama DPRD setempat menggelar rapat mediasi yang melibatkan unsur legislatif, eksekutif, instansi teknis, serta perwakilan masyarakat Pulau Laut Timur, Senin (17/10).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli, Wakil Bupati Syairi Mukhlis, unsur pimpinan DPRD, perwakilan BPN, Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, PT Sebuku Coal, serta aparatur desa dan tokoh masyarakat.
Mediasi ini digelar untuk menampung aspirasi masyarakat serta mencari solusi atas sejumlah persoalan lahan yang berkembang di wilayah Pulau Laut Timur.
Ketua DPRD Hj Suwanti menyampaikan, forum ini merupakan ruang dialog terbuka bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan pandangan serta klarifikasi secara langsung.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif guna menghindari misinformasi dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Sementara, Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli menegaskan pemerintah daerah memandang persoalan lahan di Pulau Laut Timur sebagai isu strategis, yang harus ditangani secara menyeluruh dan berdasarkan regulasi.
Ia menyampaikan, seluruh masukan dari masyarakat maupun instansi teknis akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah penyelesaian.
“Pemerintah Kabupaten Kotabaru meminta agar proses peninjauan pembatalan sertifikat hak milik dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai peraturan. Kami juga akan mengundang BPN Kanwil Kalimantan Selatan untuk membahas langkah-langkah teknis yang diperlukan,” ujarnya.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong peninjauan ulang terhadap kegiatan pengelolaan kawasan, termasuk pengalihan alur sungai demi memastikan kesesuaian dengan aturan lingkungan dan tata ruang.
Wakil Bupati Syairi Mukhlis menambahkan, seluruh informasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi dasar evaluasi. Pemerintah daerah siap memfasilitasi dialog lanjutan agar penyelesaian dapat ditempuh secara berimbang dan memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Kami berharap seluruh proses berjalan tertib, terbuka, dan sesuai ketentuan, sehingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama,” katanya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj Suwanti merangkum tiga poin utama hasil mediasi, yakni pemerintah daerah akan memfasilitasi pencarian kesepakatan mengenai nilai ganti rugi sesuai mekanisme resmi dan masukan semua pihak.
Kemudian, kegiatan pengalihan alur sungai akan ditinjau kembali bersama instansi teknis untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi serta mitigasi dampak bagi masyarakat, dan peninjauan pembatalan sertifikat hak milik (SHM) warga akan dilakukan secara khusus dengan menghadirkan BPN Kanwil Kalsel berdasarkan data transmigrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. yga
