BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin memimpin rapat koordinasi teknis (Rakornis) percepatan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Senin (11/05) di ruang rapat H Maksud Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Rapat dihadiri Bupati Banjar, H Saidi Mansyur didampingi Sekda Yudi Andrea dan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polres Banjar.
Hadir juga pejabat dari Pemprov Kalsel, Asisten Pemerintah dan Kesra Setdaprov, Hj Galuh Tantri Narindra dan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib.
Poin kesepakatan rapat antar lain, kegiatan inventarisasi dan identifikasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh luasan 771,51 hektare dan mengajukan legal opinion (LO) kepada Kejaksaan Tinggi Kalsel.
Kemudian, tim satgas dibagi dua yakni tim untuk verifikasi dan administrasi, dan tim untuk kegiatan di lapangan. Tim Satgas PDSK dari beberapa unsur untuk melakukan perhitungan tegakan masyarakat bersama konsultan teknis.
Poin lain, BWLS Kalimantan III Banjarmasin menyiapkan pengadaan dan penyiapan anggaran untuk pengadaan konsultan pengerjaan adminstrasi dan inventarisasi PDSK dalam rangka penyediaan laham untun pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
Pemkab Banjar akan menugaskan camat Paramasan dan Kepala Desa Paramasan Bawah dan Desa Angkih untuk mendampingi tim administrasi Satgas PDSK melakukan pendataan.
Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin mengatakan, dalam rapat teknis sudah ada kesempatan upaya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa dan segera disusun time line tahapan pembangunan yang diharapkan selesai tahun 2028 nanti.
“Sudah sepakat masyarakat untuk ganti rugi dan anggaran sudah tersedia, “ ujar Sekdaprov kepada wartawan usai rapat.
Sementara itu, Bupati Banjar, H Saidi Mansyur mengatakan, keberadaan Bendungan Riam Kiwa akan sangat membantu penanganan banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Banjar, disamping banyak manfaat lainnya untuk lahan pertanian dan lain-lain.
Pemkab Banjar siap mendampingi proses tahapan PDSK atau pembebasan lahan dengan masyarakat setempat yang dilakukan tim satgas.
“Saya atas nama Pemkab Banjar mengapresiasi usaha bersama menghadirkan ikhtiar ini (pembangunan Riam Kiwa, red) dan kami siap mendampingi, “ ujar Bupati Saidi.
Dalam rapat juga disinggung berbagai manfaat Bendungan Riam Kiwa berkapasitas 90 juta meter kubik tersebut dan sangat mendukung program ketahanan pangan di Kalsel.
Selain itu, bendungan diperkirakan mampu mereduksi banjir hingga 80 persen dan kawasan bendungan berpotensi sebagai tempat wisata.
Pihak Kemenko Perekonomian mendorong terbangunnya Bendungan Riam Kiwa ini sebagai langkah mitigasi penanganan banjir di Kabupaten Banjar khususnya dan Provinsi Kalsel. sal/adpim/ani
