BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN dan Penandatanganan Surat Pernyataan TA 2025 di ruang rapat H Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Selasa (4/2).
Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, HM Syarifuddin mengakui pentingnya koordinasi dan monitoring dalam rangka pengelolaan dana untuk pembangunan di banua.
“Pengelolaan dana APBN baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik maupun Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan membutuhkan koordinasi yang kuat serta monitoring yang ketat agar terlaksana secara optimal,” kata Syarifuddin.
Selain itu, Plh Sekdaprov juga menekankan ketepatan waktu dalam pengelolaan dana anggaran APBN TA 2025.
“Kita perlu mengingatkan bila anggaran sudah diterima hendaknya segera dilaksanakan, karena khawatir dengan perkembangan perekonomian yang tidak menentu dan keterlambatan pelaksanaan APBN dapat berpengaruh terhadap APBD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi hadir sebagai narasumber atau pembicara utama pada Rakor Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Kalsel Tahun Anggaran 2025.
Syafriadi mengingatkan agar ditetapkannya indikator untuk memantau DAK Fisik atau Dekon serta dana perbantuan yang bersumber dari APBN berjalan dengan baik.
“Mungkin kita bisa tetapkan indikator agar bisa memantau apakah DAK Fisik atau Dekon serta DP berjalan dengan baik di Kalsel,” katanya.
Syafriadi juga berharap agar apa yang disampaikan oleh Plh Sekdaprov Kalsel bisa dilaksanakan seperti pemetaan, percepatan dan pemenuhan dokumen.
“Kami berharap apa yang disampaikan oleh Plh Sekdaprov Kalsel bisa dilakukan seperti pemetaan, percepatan dan juga pemenuhan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana APBN tersebut,” tutupnya. MC Kalsel/adpim/ani
