BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, HM Syarifuddin mengikuti video conference yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) dari Banjarbaru, Selasa (4/2).
Video conference yang digelar dalam rangka pembahasan strategi penguatan program peningkatan gizi nasional serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini berlangsung di Ruang Vicon Binda Kalsel di Banjarbaru.
Turut hadir Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan (Kabinda Kalsel) Brigjen Pol Nurrullah serta Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
BGN sebagai lembaga negara non-kementerian yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dimulai serentak sejak 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.
Saat ini, terdapat sasaran sedikitnya 130.000 siswa di Kalimantan Selatan yang menjadi sasaran program MBG, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.
Untuk mendukung pemenuhan gizi para siswa tersebut, setiap dapur mandiri diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp6 miliar per bulan.
Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur hingga biaya pengelolaan tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan.
Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keberhasilan program ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar.
Dana tersebut akan digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dapur mandiri, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas serta menjamin kelancaran distribusi makanan bergizi kepada seluruh siswa yang menjadi sasaran program.
Dalam Video conference yang diikuti para Gubernur, Bupati, Walikota ataupun perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia mengemukakan sejumlah kendala terkait implementasi program MBG, terutama yang berkaitan dengan regulasi, payung hukum dan alokasi anggaran.
Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk dalam hal penguatan regulasi dan efisiensi distribusi anggaran.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan yang memimpin jalannya rapat mengatakan pelaksanaan Program MBG dilakukan bertahap bisa sekaligus, karena itulah kemudian enting sekali dalam proses ini keterlibatan semua elemen.
Tigor mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025 dan pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.
“Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” katanya.
Tigor mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.
Pada kesempatan itu, Tigor menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.
Dia menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. adp/ani
