BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr HM Muslim mengajak agar memperkuat sistem koordinasi antar lembaga dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) di Kalsel, Banjarbaru, Selasa (29/7).
Rapat yang dipimpin Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, HM Muslim didampingi sejumlah pimpinan instansi vertikal yakni Irjen Kementerian Kehutanan RI, Komjen Pol Drs Djoko Poerwanto, Inspektur III pada Itjen Kemenhut, Andri Gunawan dan Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Utiko.
Tampak hadir juga Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Prof Dr Ir H Gusti Muhammad Hatta dan Sugiarto Sumas, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hj Fatimatuzzahra, Plt Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.
Dalam layar ditampilkan tentang peta monitoring hari tanpa hujan berturut-turut akhir Juni-pertengahan Juli 2025 dan prediksi puncak musim kemarau juga disampaikan oleh BMKG Kalsel.
Pada rapat itu dibahas mengenai tim work dan rencana pembasahan/perendaman Ring I Landasan Ulin untuk melindungi Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru dari dampak karhutla.
Kemudian, rencana penetapan status Siaga Karhutla Provinsi Kalsel, mengingat sudah dua Kabupaten menetapkan siaga darurat, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kota Banjarbaru.
Selain itu, rencana Apel Siaga Karhutla di bulan Agustus 2025, serta rencana pengusulan OMC ke BMKG.
“Atas nama Pemprov Kalsel, Bapak Gubernur mengucapkan selamat datang di Banua kami. Terkait Karhutla adalah fenomena yang terus terjadi setiap tahunnya, tentu saja kita ketahui bahwa Kalsel memiliki lahan rawa gambut sehingga menimbulkan kerawanan bencana karhutla,” kata Gubernur Kalsel, H Muhidin.
Menurut Gubernur, Karhutla ini dapat mempengaruhi dampak kesehatan masyarakat, sektor pertanian dan perekonomian, bahkan antar negara, terlebih di Kalsel memiliki bentangan alam yang sangat kaya sekali maka tantangan menjaga kawasan itu agar tidak terbakar.
H Muhidin juga mengingatkan seluruh stakeholder agar dapat bersinergi dalam menjaga kawasan yang rawan terbakar, khususnya di daerah objek vital atau ring 1 yaitu kawasan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.
“Akibat karhutla yang terjadi kebakaran, sangat menggangu aktivitas masyarakat sekitar. Baik itu transfortasi darat, pelayanan publik dan akses perekonomian hingga stabilitas keseluruhan, maka perlu kita menyatakan siaga dari kebakaran hutan,” tegas Gubernur.
Melalui rapat supervisi pengendalian Karhutla, H Muhidin ingin adanya hasil penguatan lembaga serta evaluasi dari sistem deteksi dini dan sarana pemadaman.
Diharapkan juga dapat meningkatkan koordinasi antar daerah atau lintas sektor sehingga pencegahan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif.
Sementara itu, Irjen Kemenhut, Komjen Pol Drs Djoko Poerwanto menyebut ada dua peristiwa Karhutla yang kerap terjadi yaitu kebakaran dan pembakaran.
Menurut Djoko, pembakaran itu pasti memiliki motif kepentingan tersendiri, tentunya mengarah terhadap tindakan kejahatan.
“Dalam rakoor itu menjadi satu, tidak ada lagi tuh pusat, daerah dan bagian lainnya, hal terpenting menentukan identifikasi persoalannya apa sehingga potensi kebakaran itu ditekan seminim mungkin,” kata Djoko Poerwanto.
Setiap situasi, Djoko Poerwanto mengaku pasti ada perbaikan untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dalam pengendalian Karhutla, demi kepentingan masyarakat sekitar. Dengan begitu, dia pun mengajak masyarakat agar menghindari dari penyebab kebakaran, dengan bersama-sama dan mudah menghentikan karhutla.
Dalam arahan Irjen Kemenhut yaitu identifikasi persoalan, arahan satu kebijakan kejelasan tindak, komunikasi berita positif, pemantauan dan komunikasi sebagai Baseline perbaikan untuk perubahan pola pengendalian kebakaran (menyelesaikan ketidaktahuan untuk mengatasi permasalahan temuan).
“Kelembagaan pengendalian kebakaran dalam hal permudahan penganggaran, bukan hanya pemadaman api saja,” tegasnya.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Hj Fathimatuzzahra mengatakan bahwa akan ada gelar apel siaga karhutla, karena melihat situasi dan kondisi di Kabupaten HSS dan Kota Banjarbaru telah berstatus siaga darurat.
Pemprov Kalsel, sebut Ibu Aya (sapaan akrabnya) juga menaikkan statusnya dan tinggal menunggu surat keputusan (SK) Gubernur, dengan itu maka kita mendapatkan pendanaan untuk pengendalian Karhutla, baik itu BMKG dan BPBD Kalsel.
“Kita telah bekerjasama dengan lintas instansi yaitu TNI/Polri dan stakeholder lainnya juga untuk membangun posko dalam waktu dekat,” ungkap Ibu Aya.
Selain itu, Fathimatuzzahra mengatakan bahwa pembukaan pintu air juga dilakukan agar pembasahan lahan ditiap titik api. Berdasarkan data kementerian kehutanan, dia menyebut ada 1.400 titik api (hotspot).
“Sebagian besar itu masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan saat ini yang terdata dari BPBD Kalsel sekitar 20 hektare itu terbakar dalam kawasan hutan, sisanya itu di luar area hutan. Keduanya pun itu akan tetap kita cegah,” pungkasnya.
Ibu Aya ingin mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kalsel, setiap KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) diberlakukan seperti di Tahura Sultan Adam dan sebagainya. “Karhutla dapat dicegah secepatnya agar tidak membesar,” katanya. adp/ani
