KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-16 Tahun Sidang 2025/2026, Senin (13/7).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, sekaligus mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas bersama DPRD.
Pidato Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli SSos yang disampaikan Wakil Bupati Syairi Mukhlis SSos menegaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada prioritas pembangunan daerah dengan berlandaskan visi Kotabaru Hebat (Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, dan Tangguh).
Dalam paparannya, proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 ditargetkan mencapai Rp 3,87 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara, belanja daerah diperkirakan sebesar Rp 3,96 triliun yang di alokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Kebijakan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung layanan dasar masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian target pembangunan daerah sesuai RPJMD 2025-2029.
Selain penyampaian KUA-PPAS, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga mengajukan tiga raperda untuk dibahas bersama DPRD, yakni Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagai pedoman percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.
Kemudian, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, guna memperkuat jati diri dan melestarikan kearifan lokal. Dan Raperda tentang Desa Wisata atau Kampung Wisata, sebagai landasan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ketiga raperda ini diharapkan menjadi landasan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Pemerintah daerah juga berharap seluruh rancangan yang disampaikan dapat segera dibahas, sehingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilakukan tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Rapat paripurna di tutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis kepada anggota DPRD Hj Nurhaida, sebagai tanda dimulainya proses pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD. yga
