Talenta BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel segera mengimplementasikan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari penguatan sistem merit dan peningkatan kualitas birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur H Muhidin usai mengikuti Ekspose Manajemen Talenta bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ruang Data Gedung 1 Lantai 2 BKN Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (16/7).
Ekspose itu dihadiri Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (PPMASN) BKN RI, Herman, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru, Bajoe Loedi Hargono, jajaran BKN serta para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel Kalsel.
Kegiatan itu menjadi forum bagi pemerintah daerah memaparkan kesiapan penerapan sistem merit, sekaligus memperoleh validasi dari BKN terhadap pemetaan kompetensi dan kinerja ASN sebagai dasar pengisian jabatan strategis secara objektif, profesional dan berbasis merit.
Gubernur Kalsel, H Muhidin berpendapat hasil pemaparan dan masukan dari BKN memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai tahapan dan persiapan yang perlu diselesaikan Pemprov Kalsel sebelum Sistem Manajemen Talenta diterapkan secara menyeluruh.
Selain itu, Gubernur H Muhidin mengungkapkan masih terdapat tiga pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Meski demikian, orang nomor satu di Kalsel itu optimistis seluruh catatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga implementasi Manajemen Talenta dapat berjalan sesuai target.
“Alhamdulillah hari ini sudah dipaparkan dengan baik dan memang masih ada tiga pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, tetapi Alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan. In Syaa Allah sistem Talenta ini akan dilaksanakan karena sangat bagus untuk menilai kinerja pegawai ASN yang ada di Kalsel,” ujarnya.
Menurut H Muhidin, penerapan Sistem Manajemen Talenta akan mempermudah pemerintah dalam memetakan potensi, kompetensi dan kinerja setiap ASN berdasarkan jenjang jabatan. Pemetaan itu mencakup ASN mulai dari eselon IV, eselon III B, eselon III A, hingga eselon II B dan II A.
Dengan pemetaan itu, setiap ASN akan memiliki posisi yang jelas sesuai kompetensi dan capaian kinerjanya sehingga proses pembinaan, pengembangan karier hingga pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan dan profesional.
“Ke depan kita harus memiliki pemetaan mulai dari eselon IV, eselon III B, eselon III A, eselon II B sampai eselon IIA. Masing-masing punya tempatnya sendiri sehingga kita bisa menilai kinerja maupun kompetensi setiap ASN,” katanya.
Lebih lanjut Gubernur H Muhidin menambahkan, penerapan sistem itu akan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja, bukan sekadar pertimbangan administratif.
“Inilah mudahnya menggunakan sistem Talenta. Alhamdulillah hari ini sudah disampaikan, bahwa Pemprov Kalsel sudah bisa menggunakannya,” tutup Muhidin.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin mengatakan Pemprov Kalsel terus memperkuat penerapan sistem merit melalui Manajemen Talenta sebagai upaya menciptakan ASN yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi.
Pemprov Kalsel juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta ASN serta membentuk Komite Talenta untuk mendukung pelaksanaannya.
“Manajemen talenta bertujuan menghasilkan ASN yang berkinerja tinggi agar mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik,” kata Sekda Syarifuddin
Lebih lanjut, Sekda menambahkan, Pemprov Kalsel juga telah membangun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi serta melakukan pengukuran potensi dan kompetensi terhadap 5.134 ASN sebagai dasar pengembangan karier dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sekda mengajak seluruh perangkat daerah untuk menerapkan Manajemen Talenta secara konsisten guna memperkuat sistem merit dan mendukung pembangunan daerah.
“Keberhasilan manajemen talenta membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah agar tercipta birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang semakin optimal,” pungkasnya. rfq/adpim/ani
