JAKARTA – Demi mendukung sembilan layanan prioritas yang ditetapkan kepada RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2023 dan 2024, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja bersama mitra terkait, dalam rangka penguatan koordinasi anggaran APBN melalui DAK dan pinjaman luar negeri ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta, Senin (9/10).
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin SSos mengatakan, pertemuan hari ini untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan, sebab RSUD Ulin ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai rujukan utama sembilan pelayanan yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Kami bersama Direksi RSUD Ulin Banjarmasin berupaya meminta dukungan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk bisa lebih banyak lagi memberikan bantuan, karena beban APBD nya sangat berat apabila harus memenuhi ketentuan tersebut. Ini adalah salah satu langkah kita dari komisi IV untuk membantu masyarakat Kalimantan Selatan guna menghadirkan sembilan layanan prioritas tersebut,” ujarnya.
Karena masih berproses, lanjut dia, apapun hasilnya nanti diharapkan upaya ini berhasil dan mendapatkan anggaran untuk masyarakat, sehingga pihaknya bisa terus meningkatkan derajat kesehatan di Kalsel.
Direktur Jenderal Pelayanan Rujukan Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr Yuli Astuti Saripawan MKes memberikan apresiasi atas kedatangan Komisi IV DPRD Kalsel.
“Artinya mereka peduli dalam hal pembangunan pelayanan kesehatan yang perlu adanya koordinasi dan komunikasi baik itu daerah ataupun pusat, sehingga program pusat itu bisa selaras dan dilaksanakan dalam tahap implementasi tersebut, karena ini sangat perlu dihargai,” katanya. rds
