BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perindustrian Provinsi Kalsel Tahun 2025 di Banjarmasin, Sabtu (15/2).
Rakornis ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi yang Berkelanjutan” dan bertujuan untuk menyinkronkan, menyelaraskan serta membangun sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Abdul Rahim menegaskan pentingnya Rakornis ini sebagai langkah strategis dalam memastikan pembangunan industri yang berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Rakornis ini menjadi momentum penting untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakornis adalah hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing industri di pasar domestik maupun internasional.
Selain itu, Rakornis ini juga menyoroti percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Dengan adanya KEK, kita ingin membuka peluang investasi yang lebih luas serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pengembangan industri halal juga menjadi perhatian utama dalam Rakornis ini. Pemerintah menargetkan seluruh produk industri di Kalimantan Selatan bersertifikat halal pada tahun 2026.
“Kita memastikan produk dapat bersaing di pasar internasional, kita harus tahu dengan jelas bahan baku mana saja yang perlu disertifikasi halal, hal itu adalah langkah penting dalam membuka peluang pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Muhidin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung pengembangan industri di Kalimantan Selatan.
“Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting agar kebijakan yang kita buat benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. md/adpim/ani
