RANTAU,- Pj Bupati Tapin M Syarifudin MPd paparkan laporan penguatan data, mendukung evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan I kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Grand Qin Banjarbaru, Kamis 7 Desember 2023.
Ikut berhadir Aspemkesra H Zainal Abidin SSos MM, Kepala Bappelitbang Dr Meidy Haris Prayoga, Kepala Dispenda Dr H Zainal Aqli ST MT, Kepala Inspektorat H Unda Absori SH MH serta pimpinan SOPD terkait lainnya.
Dihadapan Tim Evaluator, Pj Bupati Tapin memaparkan, capaian kinerja dalam rentang tiga bulan masa jabatan yang menjadi indikator penilaian, khususnya pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, aspek pembangunan dan yang terakhir aspek kemasyarakatan.
Capaian ini meliputi program pelayanan kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan inflasi, sampah, penyediaan air bersih, bantuan sosial, dana pemilu, infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan SDM, kepegawaian, dan inovasi, kata PJ Bupati Tapin.
Ditempat terpisah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin Dr H Sufiansyah MAP menambah, pendampingan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban PJ Bupati, adalah sesuatu yang baru. Namun kita berharap laporan yang akan kita buat untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri bisa diterima dengan baik.
Karena merupakan hal yang baru, tentu masih banyak data – data yang perlu kita lengkapi. Dengan adanya pendampingan tim asistensi SmartID universitas Brawijaya, kita dapat mengetahui apa saja yang perlu kita lengkapi dan perlu kita benahi. Sehingga saat laporan yang nanti kita sampaikan pada tanggal 20 Desember nanti diterima dengan baik oleh Kementerian Dalam Negeri.”Ada beberapa item yang akan kita sampaikan diantaranya penilaian kinerja, penanganan stunting dan program lainnya,” tandasnya.
Dari 500 Kabupaten kota se Indonesia, Tapin masuk 9 besar dimana kita mendapat angka sempurna, dan kita dinyatakan sebagai instansi pemerintah dengan implementasi RB tematik terbaik pada semua tema tahun 2023.
Terkait nilai SAKIP walaupun masih sama yakni masih dalam zona B, akan tetapi terdapat peningkatan poin, sehingga harapan kita tahun depan masuk dalam zona BB, sehingga apa yang masih kurang akan terus kita benahi.
Capaian baik di bidang RB ini harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta instansi telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan, tandasnya.
Ia berharap sinergitas, pengawasan serta evaluasi realisasi anggaran dapat semakin optimal, dan ditargetkan bisa mencapai nilai yang lebih baik lagi.
Beberapa arahan yang disampaikan tim evaluator diantaranya terkait penanganan inflasi, percepatan penuntasan kemiskinan ekstrim, stunting, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan anggaran, serta instrumen lainnya guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Termasuk akurasi data dan anggaran untuk program yang tepat sasaran, sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Termasuk data stunting, kemiskinan ekstrim serta berapa anggaran yang tersedia dan meminta seluruh daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi sehingga pengalokasian anggaran serta intervensinya dapat dilakukan secara tepat sasaran, tandasnya.
