BANJARMASIN – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di banua.
“Kita mendorong kegiatan Bimtek dapat mempermudah pelaku UMKM di Kalsel dalam mendapatkan perizinan berusaha dan akses pembiayaan dari KUR dan UMi,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, di Banjarmasin, Jumat (8/6).
Hal itu disampaikannya pada pembukaan Bimtek UMKM di Kalsel sebagai bagian dari upaya dan wujud komitmen Kemenkeu Satu dalam memajukan sektor UMKM.
Syafriadi juga menyatakan pihaknya akan terus mendorong percepatan terpenuhinya target sertifikasi halal di tahun 2026, khusus di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketika menyinggung penyaluran KUR dan UMi di Kalimantan Selatan, Syafriadi mengakui, menunjukkan tren positif dari tahun 2020-2023.
Pada tahun 2020, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kalsel mencapai Rp3,38 triliun meningkat menjadi Rp4,44 triliun pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi Rp5,79 triliun.
Kemudian, realisasi penyaluran KUR tahun 2023 menurun menjadi Rp5,35 triliun. Sedangkan, pembiayaan UMi pada tahun 2020 tersalur Rp44,59 miliar, tahun 2021 meningkat menjadi Rp47,49 miliar dan tahun tahun 2022 tersalur Rp53,05 miliar dan tahun 2023 tersalur Rp64,95 miliar.
Sayangnya, kata Syafriadi, saat ini penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru mencapai 21 persen dari total kredit yang ada. Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong pemudahan akses pembiayaan bagi UMKM.
Pada tahun 2024 ini, kata Syafriadi, pihaknya mengupayakan akselerasi penyaluran KUR dan UMi di Kalsel dalam rangka meningkatkan perekonomian serta memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Kalsel. ril/ani
